4 Kebijakan Kampus Merdeka KEMENDIKBUD

kebijakan kampus merdeka kemendikbud oleh Nadiem Anwar Makarim, B.A.,M.B.A.  
Mengatakan bahwa Pendidikan Tinggi itu memiliki potensi dampak tercepat untuk perubahan SDM Unggul. Kenapa? Karena jangka waktu keluar dari Perguruan Tinggi sampai di dunia nyata untuk bisa membangun Indonesia itu yang tercepat. Potensi kalau kita bisa meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi kita terutama S1 di mana kebanyakan mahasiswa kita ada di S1. Ini adalah cara tercepat untuk membangun SDM Uggul.
Pendidikan Tinggi di Indonesia ini harus menjadi ujung tombak yang bergerak tercepat karena dia begitu dekat dengan dunia pekerjaan, dia harus berinovasi lebih cepat dari semua unit pendidikan. Karena harus adaftif dan selalu berubah dengan lincah. Namun, pada saat ini situasinya tidak seperti itu.
Inovasi yaitu tujuan utama dari perguruan tinggi. Inovasi dalam pembelajaran, inovasi dalam pembaktian masyarakat, inovasi dalam reseach. Itu tidak bisa dilakukan tanpa ruang gerak.  Inovasi hanya bisa terjadi di dalam suatu ekosistem yang tidak dibatasi. Dan ini adalah spirit atau esensi kebijakan Kampus Merdeka kita. Marilah kita masuk ke dalam 4 kebijakan program pokok Kampus Merdeka

Pembukaan program studi baru dalam kebijakan Kampus Merdeka

 4kebijakan kampus merdeka tentang Prodi, Akreditasi, perguruan tinggi dan dan hak belajar mahasiswa
 

Bagi teman-teman yang tidak tahu program studi atau prodi itu apa?  Prodi itu adalah perkumpulan mata kuliah yang dikerjakan oleh para dosen, para kepala prodi dalam suatu perguruan tinggi di mana nantinya kalau mahasiswa mengambil prodi tersebut, dia lulus dengan sarjana prodi tersebut. Jadi kalau misalnya Lulusan sarjana teknik sipil, prodinya namanya teknik sipil. Kalau sarjana Hukum, prodinya Hukum dan lain-lain.
Bagi yang (mungkin) belum mengenal apa itu prodi. Sekarang, membuka prodi baru tantangannya sangat besar. Perguruan Tinggi ditantang untuk menjawab semua kebutuhan industri. Kebutuhan negara, dan lain-lain. Tapi pada saat dia ingin berinovasi. Menciptakan mata kurikulum baru dan prodi baru. Jumlah, proses untuk mendapatkan ijin dari Kementerian itu sangat berat, kriterianya juga sangat berat. Tapi mereka ditantang untuk menjawab kebutuhan industri yang selalu berubah. Ini menjadi suatu tantangan besar bagi perguruan tinggi.
Sekarang, banyak kurikulum dari prodi-prodi di universitas kita, sifatnya itu sangat teoritis. Sangat teoritis Dan tidak banyak yang bisa dibilang 100% link & match dengan kebutuhan di dalam dunia nyata.
Banyak prodi yang kurikulumnya, kontennya materinya, itu belum bisa bersaing di panggung dunia, belum, pada saat ini. Banyak yang bagus, tapi dibilang bisa bersaing di panggung dunia, belum memadai.
Jadi apa solusi kita sesuai kebijakan kampus merdeka? Apa kebijakannya?
Pemerintah ingin melakukan kolaborasi atau bisa disebut juga “pernikahan massal”
Apa yang dimaksudkan pernikahan massal?
Pernikahan massal antara universitas dengan berbagai macam pihak-pihak di luar universitas, 
Untuk menciptakan prodi-prodi baru. Perguruan Tinggi yang mempunyai akreditasi A dan B, langsung diberikan ijin untuk membuka prodi baru asal mereka memiliki kerjasama dengan pihak ke-tiga yaitu organisasi-organisasi kelas dunia. Artinya, universitas yang mempunyai akreditasi A dan B, tidak perlu lagi melalui proses perijinan prodi di kementerian, tidak usah lagi dicocokkan dengan rumpun ilmu yang mana? Ketentuan yang mana?, dan lain-lain. Asal mereka bisa membuktikan mereka melakukan kerjasama dengan seperti :
1. Perusahaan berkelas dunia, 
2. Organisasi nirlaba berkelas dunia contohnya seperti PBB, Bank Dunia, USAID dll.
3. BUMN dan BUMD
4. Top 100 World University berdasarkan QS Ranking.

Berdasarkan kebijakan kampus merdeka Ini adalah 4 opsi yang ada. Untuk tiga opsi pertama ini, yang bukan Universitas Top 100, Prodi tersebut harus membuktikan kepada Pemerintah kerjasamanya yang nyata dan riil.
Bagaimana cara membuktikannya?
Ada tiga tiga kriteria kerjasama ini terpenuhi : 

  1. Harus menunjukkan kerjasama dengan mitra itu dalam penyusunan kurikulum,
  2. Ada program magangnya
  3. Ada perjanjian kerjasama dari sisi rekruitmen, artinya lulusan prodinya harus ada perjanjian kerjasama dari sisi rekrutmen perusahaan tersebut, NGO kelas dunia tersebut, maupun BUMN BUMD tersebut.

Kalau prodi bisa menunjukkan ada kerjasama dengan organisasi kelas dunia, otomatis akan diberikan ijin membuka prodi.
Kenapa kita melakukan kebijakan ini?
Apa hasil yang kita inginkan?
Seperti yang kutip di atas, yang diinginkan adalah ‘pernikahan massal’ artinya Semua rektor-rektor, Semua kepala prodi, semua dekan-dekan akan berlomba-lombameeting dengan berbagai macam pihak
Universitas di luar negeri, dengan berbagai macam NGO kelas dunia, dengan berbagai macam perusahaan kelas dunia. Di Indonesia maupun perusahaan dari luar negeri, untuk menciptakan pertnership yang riil berdasarkan tiga kerangka ini :
1. Kurikulum,  
2. Magang, 
3. Rekrutmen.
Sesuai kebijakan kampus merdeka melepaskan hak perijinan prodi ini hanya sekedar registrasi saja, dan pemerintah akan auto approve kalau perusahaannya tentu dengan kredibiitas yang tinggi dan organisasi tersebut harus yang kredibilitasnya sangat tinggi.
Ini yang kita harapkan, perbenturan, Diskusi, meeting yang terjadi dengan berbagai macam instansi, civil society, masuk ke kampus-kampus maupun keluar dari kampus

Silahkan baca juga :

Sistem akreditasi perguruan tinggi dalam kebijakan kampus merdeka

 4 kebijakan kampus merdeka tentang Prodi, Akreditasi, perguruan tinggi dan dan hak belajar mahasiswa
 

Bagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mungkin tidak mengenal baik itu di masyarakat, apa itu proses akreditasi? Akreditasi itu adalah suatu proses penilaian dilakukan pemerintah untuk menilai dua hal Satu adalah perguruan tinggi itu sendiri
Kadang-kadang kalau kita sebut akreditasinya itu A, B, C itulah angka hasil dari sistem akreditasi tersebut.
Apa tantangan yang dihadapi?
Saat ini, saya rasa dosen-dosen dan rektor, semua mengetahui bahwa proses dan persyaratan akreditasi itu suatu beban yang cukup besar. Kenapa? Karena semuanya itu dilakukan secara manual. Tumpukan dokumentasi dan bukti bahwa universitas telah melakukan berbagai macam proses bertumpukan Pada saat ancang-ancang 2 tahun sebelum waktunya re-akreditasi itu. 
Banyak sekali mahasiswa pun sampai komplain – Dosennya ke mana ya? Karena tantangan tantangan dari tuntutan re-akreditasi, karena ingin mempertahankan (maintain) akreditasi tersebut. Saat ini juga banyak sekali antrian perguruan tinggi dan prodi yang belum terakreditasi Yang benar-benar ingin akreditasi itu luar,  biasa panjangnya. Bisa dibayangkan karena semua prodi, semua perguruan tinggi itu diwajibkan akreditasi setiap 5 tahun, apalagi perguruan tinggi yang lebih kecil, yang tidak punya resource yang banyak, nggak kedapetan proses akreditasinya, sampai harus menunggu kadang bertahun-tahun.
Hampir 20% dari permintaan akreditasi tidak terpenuhi di tahun yang sama. Sehingga multi year dia menunggu antrian ini. Dan yang terakhir adalah Banyak sekali prodi yang ingin standar yang lebih tinggi lagi. Mereka melakukan akreditasi level internasional. Tapi, mereka masih harus melakukan akreditasi nasional juga. Dengan segala macam prosesnya. Pemerintah akan menggunakan prinsip – prinsip ke masa depan kita, Yakni :
Akreditasi itu harus mengarah kepada sifat sukarela di mana, Di hampir semua negara maju sekarang sistemnya adalah sukarela. Jadinya kalau  mau atau butuh akreditasi maka  akan di Prioritaskan tapi kalau  tidak merasa butuh itu juga nggak apa apa, mengutamakan bukan menekankan, mengutamakan peran masyarakat industri dan asosiasi profesi untuk melaksanakan akreditasi tersebut dan bukan mengutamakan pemerintahan yang melakukan akreditasi tersebut. Kenapa demikian? Karena semakin lama semakin lebih specifik semua disiplin-disiplin domain knowledge itu. Tidak mungkin pemerintah bisa menguasai semua domain-domain informasi tersebut bagaimana mengakreditasi semua prodi-prodi, harusnya asosilah yang bergotong-royong untuk melakukan ini bahkan lembaga-lembaga akreditasi lainnya dan yang ketiga adalah 3 harus mengikuti best practice internasional standard artinya semakin banyak akreditasi  yang diberikan juga diakui secara internasional maka semakin baik. Kita kan mem-push  agar sebanyak mungkin akreditasi kita itu diakui di luar negeri bukan hanya di dalam negeri. Karena sekarang standar sudah global. Menurut arahan Presiden RI, Pak Joko Widodo, harus menjadi SDM yang unggul di panggung dunia bukan hanya di negara sendiri. Jadi apa kebijakannya?  Bagi yang tidak membutuhkan reakreditasi dan merasa belum mau naik level, akreditasi akan  diperbarui secara otomatis. Sementara kita transisi kepada best practice internasional standard. Selanjutnya karena reakreditasi  secara sukarela artinya bagi yang siap naik akreditasinya maka dialah yang akan diproritaskan oleh badan akreditasi pemerintah. Bagi prodi-prodi yang akan mendaptkan akreditasi internasional dimana daftar menu-menu akan dishare maka dia akan secara otomatis mendapatkan akrediasi A dari pemerintah. Dan tidak harus melalui proses lagi di tingkat nasional, pemerintah akan memilih dan mengakurasi, misalnya ada berbagai macam akreditasi akreditasi yang sudah diakui dipanggung dunia yang akan pemerintah seleksi kalau mendapatkan akreditasi ini, maka otomatis dapat  “A”  dan tidak harus mengikuti proses nasisional untuk akreditasi. Artinya pemerintah pinjam standar mereka yang diakui dunia. Sistem ini banyak sekali perguruan tinggi yang benar-benar butuh akreditasi bisa lompat diantrian akreditasi sekarang, ini benar-benar untuk membantu mereka juga tapi itu tidak berarti bahwa pemerintah tidak akan mengetatkan monitoring, kapan pun kalau pemerintah mendapatkan pengaduan dari masyarakat atau pemerintah melihat data misalnya daftar yang masuk jadi menurun secara drastis atau contoh misalnya daftar pengangguran dari prodi tersebut ternyata meningkat secara drastis kapanpun itu dengan data apapun pemerintah boleh melaksanakan reakreditasi kapanpun pemerintah mau. Ini sangat penting dimana pemerintah bisa melakukan sesuatu akreditasi untuk melindungi para mahasiswa dan dosen tersebut, ini adalah kompromi nya. Kalau memang bagi yang tidak membutuhkan reakreditasi maka pemerintah otomatis berhak melakukan reakreditasi kalau Ada dugaan penurunan kualitas. 

Perguruan tinggi negeri dalam kebijakan kampus merdeka

 4kebijakan kampus merdeka tentang Prodi, Akreditasi, perguruan tinggi dan dan hak belajar mahasiswa
 

Ada 3 status perguruan tinggi di Indonesia, status itu menentukan tingkat otonomi perguruan tinggi tersebut. Yang paling tidak otonomi seperti bagian dari Kementrian saja itu namanya perguruan tinggi (satker) satuan kerja, ini benar-benar seperti departemen di dalam satu Kementerian. Selanjutnya ada namanya PBLU atau perguruan tinggi negeri Badan Layanan Umum, di mana ada otonomi, ada kebebasan kemandirian tapi tidak sepenuhnya otonomi, seperti contohnya swasta, karena itu masih bertatus baagian dari pemerintahan. Berikutnya yang paling Merdeka statusnya adalah yang namanya PTNBH atau perguruan tinggi negeri badan hukum. PTNBH ini berfungsi hampir seperti swasta walaupun didanai oleh  pemerintah tapi dia mendapatkan berbagai macam hak yang sama seperti swasta dan otonomi. Karena tadi tuntutan masa kini adalah untuk semua perguruan tinggi bisa bergerak dengan cara yang cepat maka pemeintah ingin memastikan melalui program kebijakan kampus merdeka bahwa sebanyak mungkin perguruan tinggi bisa mencapai status PTNBH agar semuanya bisa bersaing di panggung dunia ini adalah beberapa contoh contoh benefit yang dinikmati oleh PTNBH yang tidak dinikmati satker dan PBLU lainnya.

Kebijakan kampus merdeka tentang hak belajar 3 semester di luar program studi

 4kebijakan kampus merdeka tentang Prodi, Akreditasi, perguruan tinggi dan dan hak belajar mahasiswa
 

Kebijakannya yang paling penting karena dampaknya untuk negara kita bisa bisa terasa secara cepat dan secara masif ini adalah hak belajar 3 semester di luar program studi mahasiswa. Timbumbulnya kebijakan kampus merdeka dengan asumsi bahwa bayangkan semua mahasiswa, itu suatu hari harus ke suatu pulau, di laut terbuka atau semua mahasiswa suatu hari harus berenang ke suatu pulau terbuka pada saat ini semua perenang berenang kita hanya dilatih satu gaya saja.  Gaya bebas misalnya 1 gaya itu adalah prodinya dia, 1 prodi adalah 100%  dari prodinya dia. Dan juga hanya dilatih di kolam renang, kolam renang itu adalah kampus.  Saat belajar berenang di laut yang aman, yang ada berbagai macam alat-alat keamanan, nggak ada ombak, nggak ada arus, nggak ada Cuaca.  Jadi bagaimana Pada saat di laut terbuka, dia bisa survive?. Pemerintah ingin merubah program S1 itu adalah untuk dia belajar berbagai macam gaya berenang. Ia belajar berbagai macam ilmu berenang dan jangan cuma berenang di kolam renang. Karena kondisi laut sangat variatif, Kenapa nggak kita juga sekali-sekali melatih dia di dalam laut yang bebas di mana Banyak sekali variability, banyak sekali kondisi untuk melatih kemampuan adaptif dia. Inilah sebenarnya tujuan dari 3 semester di luar Prodi ini. Untuk merubah kepada sistem S1 yang bisa benar-benar mempersiapkan mahasiswa untuk berenang di laut terbuka yaitu dunia nyata.
Mana sih profesi zaman sekarang yang tidak akan yang hanya menggunakan satu rumpun ilmu saja, apa profesi zaman sekarang yang hanya menggunakan satu rumpun ilmu hampir tidak ada semua profesi itu membutuhkan kombinasi dari beberapa disiplin ilmu contoh bagaimana kita menjadi insinyur yang baik kalau kita tidak hanya mengerti ilmu teknik tapi juga ilmu desain bagaimana orang akan menggunakan produk nya dia mesin media dan lain-lain bagaimana menjadi pengacara corporate lawyer yang baik kalau kita cuman mengerti hukum tapi tidak mengerti kuntansi. 
Mayoritas daripada anak-anak lulusan S1 berkarir akhirnya di tempat yang berbeda. Kebijakan pemerintah  ini adalah 8 semester dari mahasiswa S1. Dari 8 semester itu, Kementerian memberikan kebijakan  untuk perguruan tinggi memberikan hak 3 semester dari 8 semester itu bisa diambil di luar Prodi, ditekankan ini bukan pemaksaan. Kalau mahasiswa itu ingin 100% didalam Prodi itu merupakan hak mereka ini hanya opsinya untuk mahasiswa. Tapi adalah suatu kewajiban bagi perguruan tinggi untuk memberikan opsi tersebut. Kebebasan mereka boleh memilih mengambil sampai dengan 3 semester di luar Prodi dia tapi tidak dipaksakan.  Perguruan tinggi wajib memberikan kesempatan mengambil 3 semester di luar prodi. Dari 3 semester itu, 2 semester harus diberikan jaminan Hak kepada mahasiswa di luar kampus artinya di laut terbuka. Kecuali untuk bidang kesehatan, tidak termasuk dalam ini tapi untuk semua produk lainnya ketentuan ini berlaku. Apa aja sih contoh-contoh kegiatan yang bisa dilakukan? Kementerian beserta dengan Rektor, dua-duanya boleh mengoper suatu program diluar kampus, seperti magang, praktek kerja, bisa mengajar di salah satu sekolah di daerah terpencil, melakukan riset atau membantu dosen melakukan proyek fisik atau bahkan membantu mahasiswa oleh dosen untuk menciptakan salah satu kurikulumnya sendiri, berkontribusi di Desa selama 1 tahun untuk melakukan project desa, tukar belajar antara Universitas dan mancanegara, mahasiswa juga dipebolehkan merintis suatu enterprenurship yang dibina oleh dosen selama 1 semester atau bahkan 1 tahun. 

Silahkan Baca Juga :

1 thought on “4 Kebijakan Kampus Merdeka KEMENDIKBUD”

Leave a Comment

Open chat