4 Kebijakan Belajar Merdeka KEMENDIKBUD

4 Kebijakan Belajar Merdeka KEMENDIKBUD

Belajar merdeka kemendikbud oleh Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A. mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat dibutuhkan para guru-guru dan siswa-siswa di seluruh Indonesia
Jadi ini adalah hasil dari diskusi intensif dengan ratusan stakeholder, guru, kepala sekolah, kepala dinas, pengamat pendidik, dosen-dosen dan pakar-pakar di Indonesia dan di luar negeri.
ada 4 Inisiatif Belajar merdeka yaitu :
1. USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional)
2. UN (Ujian Nasional)
3. RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran),
4. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi
Mengapa konsep Merdeka Belajar ini sangat penting ?
karena hanya dengan kemerdekaan kelembagaan dunia pendidikan, hanya dengan kemerdekaan, kreatifitas dan inovasi dari guru dalam melakukan proses pembelajaran di dalam kelas bisa terjadi secara utuh dan menyeluruh.

USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) dan Belajar merdeka

4 kebijkan merdeka belajar kemendikbud tentang USBN,UN,RPP dan Penerimaan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ZONASI

Ok, kita masuk pada topik yang pertama USBN, semangatnya undang-undang SISDIKNAS itu sudah jelas, bahwa murid itu dievaluasi oleh guru dan kelulusan itu ditentukan melalui suatu penilaian yang dilakukan oleh sekolah. Itu memang semangatnya undang-undang SISDIKNAS.
pada saat ini yang terjadi adalah dengan adanya USBN, semangat kemerdekaan sekolah itu menentukan penilaian yang tepat. Karakter anak-anak itu tidak terjadi atau tidak optimal, karena dia harus mengikuti soal-soal yang berstandard artinya kebanyakan pilihan ganda, kebanyakan format yang hampir sama seperti UN (ujian Nasional).
dan kurikulum 2013 itu sebenarnya semangatnya adalah kurikulum yang berdasarkan kompetensi,
nah, kompetensi-kompetensi dasar yang ada di 2013 dan dasar pendidikan kita itu sebenarnya sangat sulit jika hanya ditest dengan pilihan ganda.
karena itu tidak cukup untuk mengetahui berbagai macam kompetensi, jadi kemana arahan kebijakan baru belajar merdeka?
Dalam kebijakan Belajar merdeka, Untuk 2020 USBN itu akan diganti dikembalikan kepada esensi undang-undang sisdiknas kepada semua setiap sekolah untuk menyelengarakan ujian kelulusannya sendiri, dengan tentunya mengikuti kompetensi-kompetensi dasar yang sudah ada di kurikulum kita.
Nah, ini tidak berarti bahwa sekolah yang belum nyaman merubah test kelulusannya dari USBN yang sebelumnya harus berubah. ini tidak memaksakan sekolah untuk harus merubah test kelulusannya, kalo sekolah itu belum siap melakukan perubahan.
Kalo dia ingin menggunakan format USBN seperti tahun lalu, itu dipersilahkan tetapi, bagi sekolah-sekolah yang ingin melakukan perubahan, bagi sekolah-sekolah yang ingin melakukan penilaian dengan cara lebih holistik, itu diperbolehkan. sehingga bisalah ini menciptakan kesempatan bagi sekolah-sekolah melakukan penilaian di luar hal yang cuma pilihan ganda seperti esai, portfolio, dan penugasan-pengusan lain seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lain-lain.
Jadi Belajar merdeka, memberikan Kemerdekaan bagi guru-guru penggerak di seluruh Indonesia, untuk menciptakan konsep-konsep penilaian yang lebih holistik yang benar-benar menguji kompetensi dasar kurikulum kita, bukan hanya pengetahuan dan hafalan saja.
Bagi sekolah yang telah menganggarkan budget untuk USBN, ini bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas guru, dan kualitas pembelajan. memang di beberapa daerah sudah ada anggaran, tetapi untuk 2020 bagi sekolah-sekolah yang ingin menciptakan assessment yang lebih holistik ini adalah kesempatan. jadinya bagi guru-guru penggerak, kepala-kepala sekolah penggerak mohon ini jangan disia-siakan kesempatan ini. namun ini juga bukan pemaksaan bagi sekolah-sekolah dan guru-guru yang belum siap, yang masih ingin mengikuti format sebelumnya, itu silahkan. Ini adalah kebijakan USBN Kita.

Baca juga :

UN (Ujian Nasional)

4 kebijkan merdeka belajar kemendikbud tentang USBN,UN,RPP dan Penerimaan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ZONASI

Ada beberapa hal, ada beberapa isu atau masalah pada UN pada saat ini dan ini berdasarkan survei dan diskusi dengan berbagai macam orang tua, siswa, guru-guru, dan kepala sekolah juga. materi UN itu yang terlalu padat sehingga cenderung fokusnya adalah mengajarkan materi, menghafal materi dan bukan kompetensi pelajaran. Selanjutnya menjadi beban stress bagi banyak sekali siswa dan orang tua. Padahal maksudnya Ujian Nasional, Standar Nasional adalah untuk mengakses sistem pendidikan yaitu sekolah dan geografi serta sistem pendidikannya secara nasional.  UN ini hanya menilai satu aspek yaitu yang kompetitif, bahkan tidak semua aspek kognitif kompetensi di test, lebih banyak ke penguasaan materinya dan belum menyentuh karakter siswa secara holistik.
Jadi apa perubahan yang akan dilakukan,  KEMENDIKBUD  untuk 2020 ?
Dalam kebijakan belajar merdeka, UN akan dilaksanakan sesuai seperti tahun sebelumnya, jadi untuk 2020 bagi banyak orang tua yang sudah investasi banyak untuk anaknya, belajar untuk mendapatkan angka terbaik di UN itu silahkan
untuk 2020, tapi itu adalah hari terakhir UN seperti format sekarang diselenggarakan ditahun 2021, UN itu akan diganti menjadi assessment kompetensi minimum dan survei karakter.
Dengan adanya kebijakan belajar merdeka, Pertama adalah penyederhanaan. secara nasional kita membutuhkan tolak ukur, tidak bisa sama sekali kita tidak punya tolak ukur tapi apa yang diukur dan siapa yang diukur ? assessment kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum, dimana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum.
Apa itu materinya?  materinya yang bagian Kognitifnya itu, hanya 2 yakni :
1. Literasi
2. Numerasi
Literasi itu bukan hanya kemampuan membaca. Literasi adalah kemampuan menganalisa suatu bacaan tapi kemampuan mengerti atau memahami konsep dibalik tulisan tersebut, itu yang penting. Dan Numerasi adalah kemampuan menganalisa menggunakan angka-angka, menggunakan matematika. ini adalah dua hal yang akan menyederhanakan assessment kompetensi yang dilakukan mulai tahun 2021.
Jadi ini bukan berdasarkan mata pelajaran lagi, dan bukan berdasarkan penguasaan konten. ini berdasarkan kompetensi minimum, kompetensi dasar yang dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar apapun materinya. ini adalah kompetensi minimum yang dibutuhkan murid untuk bisa belajar mata pelajaran apapun dan yang terakhir adalah akan adanya survei karakter. karena pada saat ini secara nasional hanya data yang kita punya ini hanya data kognitif.
Kita tidak mengetahui, mengenai kondisi ekosistem di dalam sekolahnya murid kita, kita tidak mengetahui apakah azas-azas pancasila itu benar-benar dirasakan oleh siswa-siswa se-Indonesia, kita akan menanyakan survei-survei untuk mengetahui ekosistem di sekolahnya bagaimana implementasi gotong royong?. apakah level toleransinya sehat dan baik di dalam sekolah itu?. apakah well-being atau kebahagian anak itu sudah mapan?, apakah ada bulling yang terjadi kepada siswa – siswi di sekolah itu?.
Survei ini akan menjadi suatu panduan buat sekolahnya buat dinas pendidikan,  buat menteri pendidikan dan kebudayaan. survei karakter ini akan menjadi tolak ukur untuk bisa memberikan umpan baik (feedback) kepada sekolah-sekolah untuk melakukan perubahan-perubahan yang akan menciptakan siswa-siswi yang lebih bahagia dan juga lebih kuat azas-azas pancasilanya di dalam lingkungan sekolah, ini yang pertama dari sisi materinya.  yang kedua adalah kapan assessment kompetensi ini dilakukan?, itu sangat penting. yang tadinya di akhir jenjang kita akan dirubah di tengah jenjang, yang tadinya di akhir jenjang kita akan dirubah di tengah jenjang, kenapa? ada dua alasan. Alasan pertama adalah jika dilakukan di tengah jenjang ini akan memberikan waktu untuk sekolah dan guru-guru untuk melakukan perbaikan sebelum anak itu lulus di jenjang itu. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu sekarang kita memberikan assessment tapi guru-guru dan kepala sekolah tidak bisa memberikan perbaikan kepada murid-murid yang benar-benar membutuhkan bantuan ekstra maupun juga peningkatkan kualitas pembelajaran mengikuti hasil assessment tersebut, kalau itu dilaksanakan di tengah jenjang, ini memberikan waktu bagi semua unit pendidikan kita untuk melakukan perbaikan dan yang kedua karenakan dilakukan di tengah jenjang ini tidak bisa digunakan sebagai alat seleksi untuk siswa-siswi, tidak lagi menimbulkan stress di orang tua dan anak-anak, karena ini adalah formatif assessment. formatif artinya harus berguna untuk sekolah, berguna bagi guru untuk memperbaiki dirinya.
Dan point ketiga, assessment kompetensi ini dan survei karakter ini bukan hanya kita mengikuti ide-ide kita sendiri saja, kami dibantu berbagai macam organisasi di dalam Indonesia dan di luar Indonesia, dan banyak sekali bantuan seperti organisasi seperti OECD dan well-being juga, agar assessment kompetensi ini kualitasnya sangat baik, agar kualitasnya setara dengan kualitas Internasional tetapi juga penuh dengan kearifan lokal Indonesia. Jadi,  gotong royong dalam menciptakan assessment kompetensi yang lebih baik. Kesimpulannya mengenai literasi dan numerasi adalah bahwa keduanya itu bukan mata pelajaran bahasa dan bukan mata pelajaran matematika, tetapi kemampuan murid-murid menggunakan konsep itu untuk menganalisa sebuah materi. seperti mengenai masalah lingkungan hidup kita, dan dari situlah murid-murid harus bisa menggunakan higher-order thinking, menggunakan daya analisa dia untuk menjawab pertannyaannya dan untuk contoh seperti matematika, kemampuan menganalisa itu berdasarkan kontekstual intelligent bahwa dia bisa mengaplikasikan konsep matematika itu di dalam suatu situasi baik abstrak maupun konkret. Contoh  ini diambil dari PISA (Programme for International Student Assessment).

RPP ( Rancana Pelaksanaan Pembelajaran)

4 kebijkan merdeka belajar kemendikbud tentang USBN,UN,RPP dan Penerimaan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ZONASI

Tadinya RPP ada 13 komponen, yang begitu padat dan menjadi beban yang begitu berat bagi guru-guru.
KEMENDIKBUD akan merubahnya menjadi format yang jauh lebih sederhana, cukup satu halaman saja untuk RPP. Jadi RPP tersebut akan diubah menjadi 3 komponen inti saja yakni :
1. tujuan pembelajaran,
2. kegiatan pembelajaran
3. assessment pembelajaran atau penilaian pembelajaran
Yang penting mengenai RPP itu bukan hanya penulisannya tapi sebenarnya esensinya RPP atau lesson plan adalah proses refleksi dari pada guru itu. pada saat dia menulis suatu RPP dia laksanakan di kelas, besoknya dia kembali kepada RPP itu, untuk melakukan refleksi, dia melihat tercapai tidak?  apa yang saya maksud dalam proses pembelajaran ? dari situlah pembelajaran terjadi, bukan dengan menulis sepuluh halaman sekedar untuk administrator.

Silahkan baca juga :

 

Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi

4 kebijkan merdeka belajar kemendikbud tentang USBN,UN,RPP dan Penerimaan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ZONASI

Kementrian pendidikan dan kebudayaan mendukung penuh inisiatif zonasi ini tapi ada berbagai macam daerah yang mengalami kesulitan. tidak semua daerah itu siap untuk suatu policy(kebijakan) zonasi yang sangat rigid(kaku). sebelumnya jalur zonasi minimal 80%, jalur prestasi hanya 15% dan jalur perpindahan 5%.
Kemendikbud menciptakan suatu kebijakan yang bisa melaksanakan esensi, atau semangat zonasi yaitu pemerataan bagi semua murid untuk bisa mendapatkan kualitas yang baik, tetapi juga mengakomodir perbedaan situasi di daerah-daerah.
Jadi arahan kebijakan kedepannya adalah sedikit kelonggaran memberikan zonasi yang tadinya jalur prestasi itu hanya 15%, sekarang jalur prestasi diperbolehkan sampai dengan 30%.
Jadi bagi ibu-ibu dan bapak-bapak orang tua yang sangat semangat mempush(mendorong) anaknya mendapatkan angka yang baik, untuk mendapatkan perstasi yang baik inilah menjadi kesempatan untuk mereka, untuk mencapai sekolah yang mereka inginkan. tetapi, tetap 70% itu mengikuti 3 kriteria yaitu:

  1. minimum zonasi adalah 50%,
  2. jalur afirmasi minimal 15%, afirmasi adalah pemegang Kartu Indonesia Pintar.
  3. jalur perpindahan itu 5%,

Sisanya berarti sampai 30% itu jalur prestasi, ini suatu kompromi di antara aspirasi untuk mencapai pemerataan, tetapi juga aspirasi orang tua yang ingin anaknya yang berprestasi.
Tapi perlu diketahui bahwa zonasi bukan berarti pemerataan, bukan hanya dengan zonasi tapi yang dampaknya lebih besar lagi adalah pemerataan kuantitas dan kualitas guru. itu yang lebih banyak dampaknya bagi pemerataan pendidikan.
Sesuai kebijakan belajar merdeka, Saatnya kita memberikan kemerdekaan kepada guru-guru kita dan kepada kepala-kepala sekolah kita
untuk bergerak, dengan adanya perubahan di sistem assessment. yaitu ujian sekolah dikembalikan lagi kepada sekolah, ujian nasional tidak mengukur materi, penguasaan materi, tetapi penguasaan kompetensi. RPP disederhanakan jadi satu halaman, dan zonasi masih bisa mengakomodir anak-anak berprestasi, kita memberikan langkah pertama kebijakan Belajar Merdeka di Indonesia.

Silahkan Baca Juga : Kebijakan Kampus Merdeka Kemendikbud

1 thought on “4 Kebijakan Belajar Merdeka KEMENDIKBUD”

  1. Jadi Belajar merdeka, memberikan Kemerdekaan bagi guru-guru penggerak di seluruh Indonesia, untuk menciptakan konsep-konsep penilaian yang lebih holistik yang benar-benar menguji kompetensi dasar kurikulum kita, bukan hanya pengetahuan dan hafalan saja.

    Reply

Leave a Comment

Open chat